Praktisi Siber: Tarif Dagang Trump Buka Peluang untuk Meningkatkan Kemandirian Digital Indonesia
Radar Berita Global , Jakarta Praktisi keamanan digital dari Vaksin.com Alfons Tanujaya mengkritik aturan tersebut. tarif perdagangan terbaru yang diimplementasikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat digunakan oleh Indonesia untuk menggalakkan kemerdekaannya dalam bidang tersebut. digital . Aturan baru dari Trump itu menimpa sektor rill ekspor Indonesia ke AS,
"Enggak mengambil kalkulasi bagian digital tempat Amerika surplus dibandingkan dengan seluruh dunia," ungkap Alfons saat dihubungi. Tempo, Senin, 7 April 2025. "Lanjutnya," katanya.
Trump mengumumkan kebijakan tarif impor pada Rabu, 2 April lalu. Dia menerapkan tarif minimal 10 persen terhadap semua produk yang masuk ke AS dari semua negara, termasuk 32 persen dari Indonesia. Tarif baru itu juga berdampak terhadap berbagai negara mitra dagang Indonesia, termasuk yang bergerak di sektor elektronik dan digital seperti Cina, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.
Tarif resiprokal atau simetris, yang saat ini diatur dengan nilai lebih tinggi, dinyatakan oleh Trump sebagai tanggapan atas sejumlah negara partner perdagangan, termasuk juga Indonesia. Penambahan bea masuk untuk barang-barang dari Indonesia diduga dapat mendorong penurunan ekspor Indonesia menuju AS.
Alfons berpendapat bahwa situasi tersebut dapat memberikan peluang kepada Indonesia untuk membangun sektor teknologi digital dalam negeri. Sejauh ini, aplikasi dan platform digital yang populer di kalangan masyarakat umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, termasuk Google Search, Maps, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, serta layanan Netflix, sampai dengan jasa-jasa lainnya. cloud.
"Seharusnya pemerintah dapat menghadirkan insentif bagi layanan digital lokal. Bukan justru mengeruk keuntungan untuk platform asing," ungkapnya.
Alfons juga menggarisbawahi kebutuhan untuk menerapkan layanan yang didasarkan pada teknologi digital. open source untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap satu negara. Dia mengakui bahwa upaya ini membutuhkan komitmen dan perubahan pola pikir dari birokrasi. Pasalnya, pemerintah lebih sibuk mengejar target belanja anggaran alih-alih mencari solusi termurah dan efisien.
Posting Komentar